UndangUndang Tax Amnesty atau pengampunan pajak dijadwalkan akan mulai dijalankan minggu depan. Saat ini pemerintah tengah mempersiapkan instrumen untuk menampung dana yang masuk ke Indonesia. Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengungkapkan, akan ada beberapa proyek yang tergabung dalam Proyek Strategis Nasional yang bakal menampung dana-dana repatriasi tersebut. Sistemini mencakup data yang berkaitan dengan pendapatan, pengeluaran, informasi pelanggan, informasi karyawan, dan informasi pajak dari perusahaan Anda. Data spesifik lain seperti pesanan penjualan dan laporan analisis, permintaan pembelian, faktur, inventaris, daftar gaji, dan neraca saldo harus masuk ke dalam sistem ini. Terjadibencana alam seperti gempa bumi, kebakaran, banjir dll. Pekerja proyek tidak jujur atau melakukan korupsi sehingga dapat menimbulkan kerugian pekerjaan. Terjadi kesalahan dalam perencaan yang berakibat fatal, misalnya kesalahan pemilihan ukuran dan jenis material struktur kolom beton sehingga menjadi penyebab keruntuhan bangunan Sedangkan dokumen yang harus dilampirkan dan izin yang harus dimiliki dalam Permohonan IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian Mineral adalah: 1. Profil Perusahaan dengan mencantumkan : a. Akta Pendirian dan Perubahan Perusahaan. - Pertambangan dan Perdagangan (pengolahan komoditas mineral yang dituju) - Susunan Direksi Perusahaan. - Pemegang Saham. Iniadalah anggota Commonwealth of Nations, IMF dan Bank Dunia, dan menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa di 1999.Kiribati, sebuah pulau yang terletak di perbatasan tanah timur planet ini, jauh dari peradaban adalah 2.665 km. Celakalah tersedia untuk orang-orang, Kiribati dan cadangan terbesar laut dilindungi dengan pantainya yang indah. UndangNomor 18 Tahun 2000, antara lain mengatur :  a. Pasal 1 butir 17 menyatakan bahwa Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan. Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang.  b. ksGr. Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA ★ Soal Ekonomi SMA Kelas XI Semester 1Kita sering membaca pernyataan di papan reklame seperti, Proyek ini dibangun dengan pajak yang Saudara bayar. Dalam hal tersebut pajak mempunyai fungsi …. a. alokasi b. distribusi c. stabilisasi d. regulasi e. mobilisasi Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12 Cara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang Jika halaman ini selalu menampilkan soal yang sama secara beruntun, maka pastikan kamu mengoreksi soal terlebih dahulu dengan menekan tombol "Koreksi" diatas. Tentang Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia. Latihan Soal Online - Latihan Soal SD - Latihan Soal SMP - Latihan Soal SMA Kategori Semua Soal ★ Soal Ekonomi SMA Kelas XI Semester 1Kita sering membaca pernyataan di papan reklame seperti, Proyek ini dibangun dengan pajak yang Saudara bayar. Dalam hal tersebut pajak mempunyai fungsi …. a. alokasi b. distribusi c. stabilisasi d. regulasi e. mobilisasiPilih jawaban kamu A B C D E Latihan Soal SD Kelas 1Latihan Soal SD Kelas 2Latihan Soal SD Kelas 3Latihan Soal SD Kelas 4Latihan Soal SD Kelas 5Latihan Soal SD Kelas 6Latihan Soal SMP Kelas 7Latihan Soal SMP Kelas 8Latihan Soal SMP Kelas 9Latihan Soal SMA Kelas 10Latihan Soal SMA Kelas 11Latihan Soal SMA Kelas 12Preview soal lainnya Ujian Semester 2 Ilmu Pengetahuan Alam IPA SD / MI Kelas 5 › Lihat soalBerikut adalah cara-cara membuat magnet, kecuali …. a. dialiri listrik b. Digosok c. induksi magnet d. Dipanaskan Vocabulary › Lihat soalWhich choice lists two examples of living things that break down dead organisms? A. Eagle and bird B. Mice and cheese C. Bacteria and fungi D. Monkeys and apes Materi Latihan Soal LainnyaPersiapan PTS Ekonomi SMA Kelas 12PAS PAI SD Kelas 4PTS Penjaskes PJOK SMA Kelas 10PAT SMA Kelas 11PAS Bahasa Sunda SD Kelas 4PTS Biologi Semester 1 ganjil SMA Kelas 10Ulangan Harian 2 PAI SD Kelas 2Tema 5 Subtema 1 SD Kelas 6Ujian Semester Biologi SMA Kelas 11UH 1 Bahasa Inggris SD Kelas 3Cara Menggunakan Baca dan cermati soal baik-baik, lalu pilih salah satu jawaban yang kamu anggap benar dengan mengklik / tap pilihan yang tersedia. Tentang Soal Online adalah website yang berisi tentang latihan soal mulai dari soal SD / MI Sederajat, SMP / MTs sederajat, SMA / MA Sederajat hingga umum. Website ini hadir dalam rangka ikut berpartisipasi dalam misi mencerdaskan manusia Indonesia. Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, memaparkan tujuan pungutan pajak yang selama ini dilakukan oleh pemerintah. Dia mengatakan, banyak infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dengan memakai dana hasil pungutan pajak. Salah satu pembangunan menggunakan uang pajak adalah jalan tol sepanjang 782 kilometer Km dan meter jembatan. Pembangunan ini menggunakan uang pajak pada 2015 hingga 2018. "Selama pembayaran pajak 2015 hingga 2018 telah bisa bangun lebih dari meter jembatan dan jalan baru. Dan juga 782 Km jalan tol yang sekarang ini nanti untuk mudik akan banyak terbantu," ujar dia saat memberi penghargaan kepada wajib pajak besar di Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Jakarta, Rabu 13/3/2019. Tiga Syarat Indonesia agar Bisa Jadi Negara Berpenghasilan Tinggi Sri Mulyani Ungkap Sebab Indonesia Tetap Menarik bagi Investor Pertumbuhan Global Melambat, Intip Jurus Sri Mulyani Jaga Ekonomi RI Selain membangun jembatan dan jalan tol, pemerintah juga membangun sekitar hektare ha jaringan sawah yang terigasi. Kemudian, membangun 10 lokasi pariwisata baru di Indonesia. "Pajak juga untuk pembangunan 10 lokasi pariwisata, 10 bandara baru, dan 735 Km reaktivasi dari jalur ganda kereta api. Pembangunan LRT, MRT dan satu juta lebih rumah yang dibangun dari uang pajak," ujar dia. Menutup paparannya, Sri Mulyani mengucapkan terima kasih kepada seluruh wajib pajak yang hadir. Mayoritas wajib pajak yang hadir adalah wajib pajak besar yang menyumbang 31 persen penerimaan pajak. "Karena itu saya beri selamat kepada seluruh wajib pajak yang prominant tadi. Saya juga ikut doakan supaya tahun ini bapak ibu sekalian bisa tumbuh double digit. Kita akan jaga perekonomian kita stabil dan momentumnya tumbuh," ujar dia. Reporter Anggun Sumber Mulyani Ketaatan Wajib Pajak Besar Jadi Bukti Ekonomi RI KuatMenteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati berfoto bersama pengusaha yang menerima penghargaan antara lain Eddy Sariatmadja, Rachmat Theodore Permadi, Arifin Panigoro, Alexander Tedja, Budi Purnomo Hadisurjo, dan Garibaldi Thohir di Jakarta, Rabu 13/3.Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan penghargaan dan apresiasi kepada Wajib Pajak Kanwil DJP Wajib Pajak Besar Tahun 2019. Penghargaan ini diberikan atas kontribusi dan kepatuhan pada wajib pajak tersebut terhadap kewajiban pajaknya. "Hari ini kita kembali meng‎adakan acara dari Kanwil LTO, yaitu pembayar pajak terbesar terdiri dari empat KPP, menyampaikan penghargaan kepada pembayar pajak yang cukup signifikan di dalam penerimaan negara kita," ujar dia di Kantor Pelayanan Pajak Sudirman, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2019. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini mengungkapkan, sebanyak 30 wajib pajak yang mendapatkan penghargaan, terdiri dari enam wajib pajak perorangan dan 24 wajib pajak badan. "Saya ingin tegaskan ini bukan pembayar terbesar dan terkaya di Indonesia. Karena masih banyak prominent taxpayer kita yang membayar pajak sangat baik dan sangat besar, juga berada di KPP yang lain. Namun dari LTO, memiliki inisiatif untuk memberikan penghargaan kepada prominent taxpayer di Indonesia yang ada di dalam wilayah Kanwil ini," kata dia. Sri Mulyani juga menyatakan, para penerima penghargaan ini berasal dari beragam sektor usaha yang ada di Indonesia. Hal ini menjadi bukti jika kondisi ekonomi Indonesia cukup baik dan kuat, sehingga banyak pelaku usaha yang berkontribusi besar bagi penerimaan negara. "Tadi terlihat bahwa yang mendapatkan penghargaan ‎dari berbagai sektor dan cukup merata dan luas, ada yang dari consumer goods seperti Unilever, dari construction company, dari otomotif, financial industry, perbankan, ada dari sisi pertambangan. Ini semua memberikan edukasi bahwa ekonomi Indonesia bergerak cukup kuat di 2018, yang terlihat dari penerimaan pajak yang cukup baik," tandas dia. Founder & Chairman PT Elang Mahkota Teknologi Tbk Emtek, Eddy Kusnadi Sariaatmadja, yang merupakan salah satu pengusaha yang memperoleh penghargaan mengatakan bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, tapi juga suatu kehormatan. Membayar pajak adalah perwujudan dari nasionalisme, perwujudan dari kepedulian berbangsa, dan perwujudan dari solidaritas sosial. "Saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kanwil Dirjen Pajak Besar atas penghargaan yang diberikan selama dua tahun berturut-turut ini," kata dia. "Penghargaan ini menjadi pendorong semangat agar kita bersama-sama, dalam kapasitas dan perannya masing-masing, terus berupaya memberikan sumbangsih nyata bagi Indonesia yang lebih baik," tambah dia. Saksikan video pilihan di bawah ini Pesan Sri Mulyani di Penghargaan Pajak* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan. PPN membangun sendiri adalah pajak terutang bagi wajib pajak yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Ketahui aturan PPN membangun sendiri dengan bantuan kontraktor dalam artikel berikut ini PPN membangun sendiri adalah pajak terutang bagi orang pribadi atau badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Namun, seperti apa perlakuan PPN membangun sendiri jika kegiatan membangun dilakukan oleh kontraktor PKP? Sementara, pengertian kegiatan membangun sendiri adalah aktivitas membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi maupun badan yang hasilnya digunakan sendiri maupun pihak lainnya. Pengertian ini tercantum dalam pasal 2 Ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/ tentang Batasan dan Tata Cara Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai Atas Kegiatan Membangun Sendiri. Seperti disinggung di awal artikel, pajak yang dikenakan atas kegiatan membangun sendiri merupakan Pajak Pertambahan Nilai PPN kegiatan membangun sendiri. PPN membangun sendiri merupakan pajak terutang baik bagi orang pribadi atau wajib pajak badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Mengapa kegiatan membangun sendiri juga dikenakan PPN? Karena, pada dasarnya, setiap barang yang mengalami pertambahan nilai tentu akan dikenakan PPN. Misalnya, Anda memiliki tanah seluas 500 m2 dengan nilai tanah Rp Anda kemudian membangun rumah di atas tanah tersebut dan menghabiskan biaya, baik material hingga upah pekerja bangunan, senilai Maka, setelah rumah selesai dibangun, nilai bangunan menjadi lebih dari Nah, kelebihan itulah yang disebut pertambahan nilai sehingga harus dikenakan PPN. PPN Membangun Sendiri Ditanggung oleh Kontraktor Pada umumnya, kegiatan membangun bisa dilakukan sendiri atau menggunakan jasa kontraktor. Nah, jika Anda menggunakan kontraktor untuk membangun sebuah bangunan, maka perlakukan PPN-nya akan berbeda tergantung dari status kontraktor PKP atau bukan PKP. Apabila gedung dibangun oleh kontraktor PKP, maka kontraktor wajib memungut PPN atas nilai kontraknya. Biasanya, nilai kontrak ini berdasarkan Rencana Anggaran Biaya RAB yang telah disepakati antara pihak yang ingin membangun maupun kontraktor. Kontraktor memungut PPN kepada konsumen karena konsumenlah yang akan menikmati nilai tambah atas gedung yang dibangun tersebut. Sebaliknya, apabila Anda menggunakan kontraktor yang bukan PKP, maka kontraktor tidak memungut PPN dan kasus ini disebut kegiatan membangun sendiri. Sehingga kewajiban menyetor dan melaporkan PPN menjadi tanggung jawab Anda. Cara Setor PPN Membangun Sendiri Berdasarkan PMK Nomor 163/ berikut ini cara menghitung PPN membangun sendiri Tarif PPN membangun sendiri adalah 2%. Sementara, dasar pengenaan pajaknya adalah 20% X total biaya yang dikeluarkan dan/atau dibayarkan setiap bulannya. Penyetoran PPN terutang dilakukan melalui SSP dengan Kode Akun Pajak KAP 411211 dan Kode Jenis Setoran KJS 103. Apabila bangunan didirikan di wilayah kerja KPP Pratama tempat orang pribadi/badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri terdaftar, maka kolom NPWP yang tercantum pada SSP diisi dengan NPWP orang pribadi atau badan tersebut. Namun, jika bangunan didirikan di wilayah kerja KPP Pratama yang berbeda dengan KPP orang pribadi atau badan, maka SSP diisi dengan ketentuan berikut ini Pada kolom “Wajib Pajak/Penyetor isi dengan nama dan NPWP orang pribadi/badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri. Pada kolom NPWP diisi dengan Pada KPP diisi dengan 3 digit kode KPP terdaftar. Kesimpulan Kegiatan membangun sendiri merupakan kegiatan membangun bangunan yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi maupun badan yang hasilnya digunakan sendiri maupun pihak lainnya. Pajak yang dikenakan atas kegiatan membangun sendiri ini merupakan PPN. Kontraktor akan memungut PPN apabila kontraktor merupakan PKP. Kontraktor tidak memungut PPN, bila kontraktor bukan PKP, maka wajib pajak akan menanggung kewajiban setor dan lapor PPN. Pembangunan Nasional merupakan pembangunan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik secara materiil maupun spiritual. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut, maka negara harus menggali sumber dana dari dalam negeri berupa pajak. Pajak adalah kontribusi wajib rakyat kepada negara yang terutang, baik sebagai orang pribadi atau badan usaha yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan kewajiban dan peran serta wajib pajak untuk ikut secara langsung dan bersama-sama melaksanakan pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dan berperan serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Pajak Merupakan Sumber Utama Penerimaan Negara Pajak Kita Digunakan untuk Pembangunan via Seperti perekonomian dalam rumah tangga atau keluarga, perekonomian negara juga mengenal sumber-sumber penerimaan dan pos-pos pengeluaran. Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang menyumbang sekitar 70% dari seluruh penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara akan sulit untuk dilaksanakan. Penggunaan pajak mulai dari belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, dan kantor polisi dibiayai dari pajak. Pembangunan infrastruktur, biaya pendidikan, biaya kesehatan, subsidi bahan bakar minyak BBM, gaji pegawai negeri, dan pembangunan fasilitas publik semua dibiayai dari pajak. Semakin banyak pajak yang dipungut, maka semakin banyak fasilitas dan infrastruktur yang dibangun. Karena itu, pajak merupakan ujung tombak pembangunan sebuah negara. Sehingga sudah sepantasnya sebagai warga negara yang baik untuk taat membayar pajak. Pemerintah Republic of indonesia sudah memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk membayar pajak. Wajib Pajak Diberikan Kewenangan untuk Menghitung, Melaporkan, dan Membayar Sendiri Bayar Pajak via Sistem perpajakan Indonesia sudah menganut Self Assessment, yaitu wajib pajak sudah diberikan kewenangan untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri dan membayar sendiri pajak yang terutang yang harus dibayar. Asas pemungutan pajak di Indonesia sudah berlandaskan keadilan dengan menganut Asas Equality, yaitu pemungutan pajak yang dilakukan negara harus sesuai dengan kemampuan dan penghasilan wajib pajak, di mana negara tidak boleh bertindak diskriminatif terhadap wajib pajak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pajak, baik dari segi pemungutan maupun manfaat, maka perlu diadakan edukasi mengenai pentingnya pajak serta dilakukan sosialisasi secara terus-menerus, baik melalui media cetak maupun media elektronik. Media cetak berupa iklan dalam bentuk pamflet atau spanduk di pinggir jalan atau tempat strategis yang memberikan informasi manfaat pajak. Media elektronik berupa iklan di televisi, radio, maupun internet yang menjelaskan pentingnya pajak. Masyarakat harus mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan langsung masuk ke kas negara dan dipergunakan negara untuk kepentingan umum, pembangunan, dan biaya penyelenggaraan negara. Selain itu, masyarakat juga perlu diberi kewenangan untuk mengawasi pajak yang telah dibayarkan, apakah telah disalurkan dengan benar atau tidak. Jika terjadi penyimpangan, maka harus dilaporkan kepada pihak yang berwenang. Baca Juga Pajak Barang Mewah, Hal-Hal yang Mesti Anda Ketahui Manfaat, Fungsi, dan Penggunaan Pajak Pembelian Kapal Perang dari Pajak Masyarakat via Banyaknya masyarakat yang belum taat membayar pajak disebabkan minimnya informasi masyarakat mengenai manfaat pajak. Sebaiknya pelajarilah manfaat dan fungsi pajak berikut ini agar lebih bijak taat pajak. Pajak sangat bermanfaat bagi negara. Secara lengkap pajak banyak digunakan untuk Membiayai pengeluaran-pengeluaran negara, seperti pengeluaran yang bersifat self liquiditing, contohnya pengeluaran untuk proyek produktif barang ekspor. Membiayai pengeluaran reproduktif, seperti pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat, contohnya pengeluaran untuk pengairan dan pertanian. Membiayai pengeluaran yang bersifat tidak cocky liquiditing dan tidak reproduktif, contohnya pengeluaran untuk pendirian monumen dan objek rekreasi. Membiayai pengeluaran yang tidak produktif, contohnya pengeluaran untuk membiayai pertahanan negara atau perang dan pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu. Jadi dengan taat membayar pajak masyarakat akan mendapatkan manfaat Fasilitas umum dan infrastruktur, seperti jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit Pertahanan dan keamanan, seperti bangunan, senjata, perumahan hingga gaji-gajinya Subsidi pangan dan Bahan Bakar Minyak Kelestarian Lingkungan hidup dan Budaya Dana Pemilu Pengembangan Alat transportasi Massa, dan lain-lainnya. Pajak yang telah disetorkan masyarakat akan digunakan negara untuk kesejahteraan masyarakat, antara lain memberi subsidi barang-barang yang dibutuhkan masyarakat dan membayar utang-utang negara. Selain itu pajak juga digunakan untuk menunjang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah agar perekonomian dapat terus berkembang. Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, maka pajak mempunyai beberapa fungsi, antara lain Fungsi Anggaran Budgetair, yaitu pajak dijadikan alat untuk memasukkan dana secara optimal ke kas negara berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga pajak berfungsi membiayai seluruh pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan proses pemerintahan. Pajak digunakan untuk pembiayaan rutin, seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lainnya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yaitu penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah tersebut ditingkatkan terus dari tahun ke tahun sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat. Fungsi Mengatur Regulerend, yaitu pajak digunakan pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dan pelengkap dari fungsi anggaran. Pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Contohnya dalam rangka penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri. Fungsi Stabilitas, yaitu pajak membuat pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien. Fungsi Retribusi Pendapatan, yaitu pajak digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum. Termasuk untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, sehingga dapat meningkatkan pendapatan masyarakat. Baca Juga Pemahaman dan Cara Perhitungan Pajak Bunga Deposito Jenis Pajak yang Ada di Indonesia Pajak di Indonesia via Pajak di Indonesia ada 2 macam, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dikelola langsung pemerintahan pusat Direktorat Jenderal Pajak di bawah Kementrian Keuangan. Sedangkan Pajak Daerah adalah pajak yang dikelola Pemerintah Daerah di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Jenis Pajak Pusat Pajak berikut ini dikelola langsung oleh pemerintah pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, Kemenkeu Pajak Penghasilan PPh Pajak penghasilan dikenakan kepada orang pribadi atau badan usaha atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak. Pajak tersebut meliputi penghasilan, seperti keuntungan usaha, gaji, hadiah, dan sebagainya. Menurut undang–undang Pajak Penghasilan ada iii kelompok subjek PPh, antara lain Orang pribadi dan warisan yang belum terbagi sebagai one kesatuan. Badan yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, dan perseroan lainnya, BUMN dan BUMD dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga dana pensiun, dan Bentuk Badan Usaha lainnya. Bentuk Usaha Tetap yang dikenakan orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau di Indonesia kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau badan usaha yang tidak didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, namun menjalankan usaha dan kegiatan di Indonesia. Pajak Pertambahan Nilai PPN Pajak Penjualan Atas Barang Mewah PPnBM Bea Materai Pajak Bumi dan Bangunan PBB Jenis Pajak Daerah Jenis pajak berikut ini dikelola oleh pemerintah daerah setempat Pajak Kendaraan Bermotor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Permukaan Pajak Rokok Pajak Kabupaten/Kota, Meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan. Orang Bijak, Bayar Pajak! Demikian ulasan dari manfaat pajak bagi masyarakat dan negara. Setiap proyek pembangunan yang dilaksanakan pemerintah selalu ada pemberitahuan bahwa proyek yang dibangun dibiayai dari pajak yang telah dikumpulkan dari masyarakat. Sehingga masyarakat harus ikut menjaga fasilitas yang telah dibangun pemerintah demi kepentingan bersama. Dengan demikian sudah selayaknya jika setiap individu memahami dan mengerti arti penting peran pajak dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi individu yang bijak taat pajak. Semoga Anda termasuk orang bijak taat pajak. Baca Juga Perhitungan dan Cara Bayar Pajak Motor

proyek ini dibangun dengan pajak yang saudara bayar